Belakangan ini, gelombang aksi mahasiswa dan keresahan publik kembali menghangat. Banyak yang mulai mempertanyakan arah kebijakan nasional, bahkan muncul gaung mengenai perlunya "Reformasi Jilid 2". Apakah situasi hari ini benar-benar sedemikian darurat, ataukah ini bagian dari dinamika demokrasi yang wajar?
Dalam program ROSI di Kompas TV, pakar hukum tata negara Feri Amsari dan politisi Fahri Hamzah terlibat debat sengit yang membedah akar masalah ini. Mari kita bedah dua sudut pandang utama dari perdebatan mereka.
📌 Sudut Pandang Kritis: "Pemerintahan Berantakan & Krisis Leadership"
Feri Amsari menilai bahwa dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun terakhir, terjadi banyak kesalahan fatal dari pemerintah yang membuat ruang publik meradang. Beberapa poin utama yang disoroti antara lain:
- Kebijakan yang Dinilai Serampangan: Sektor ekonomi, perdagangan, hingga kebijakan luar negeri dianggap tidak berjalan selaras dan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.
- Krisis Respons Terhadap Rupiah: Kritik tajam diarahkan pada respons para menteri yang terkesan meremehkan persoalan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
- Aparatur Istana Kurang Profesional: Menurut Feri, orang-orang yang ditampilkan di depan publik oleh istana bukanlah figur profesional matang yang mampu meredam keresahan atau berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.
- Sorotan Terhadap Kunjungan Luar Negeri: Di tengah situasi ekonomi domestik yang menantang, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dinilai kurang peka terhadap empati publik.
Feri menekankan bahwa aksi mahasiswa saat ini bukan sekadar romantisasi gerakan '98. Melainkan, gerakan ini mirip dengan fenomena di beberapa negara (seperti Nepal), di mana anak muda bergerak karena melihat ketimpangan sosial yang mencolok dan respons pemerintah yang dianggap abai.
📌 Sudut Pandang Pemerintah/Konstitusional: "Suara Publik Alarm Demokrasi, Bukan Blokade"
Di sisi lain, Fahri Hamzah (Aktivis '98 yang kini berada di lingkaran pemerintahan) memberikan perspektif yang berbeda mengenai lanskap politik hari ini:
- Ruang Publik Sudah Terbuka: Berbeda dengan era Orde Baru yang serba tersumbat, konstitusi hasil amandemen saat ini sudah sangat demokratis dan menjamin kebebasan informasi serta independensi lembaga.
- Aksi Massa adalah Alarm: Fahri sepakat bahwa setiap pergerakan publik atau mahasiswa di jalan maupun di media sosial adalah alarm penting bagi pemerintah yang tidak boleh dibungkam dan harus didengar.
- Konsekuensi Sistem Multi-Partai: Menjawab kritik soal penurunan kualitas menteri kabinet, Fahri menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi terbuka dengan banyak partai, presiden harus memilih figur dari "keranjang" pilihan yang disodorkan oleh partai politik pemilik kursi.
Fahri Hamzah menawarkan tiga solusi konstitusional jika publik merasa tidak puas:
- Jika tidak puas dengan Sistem, barulah bicara Reformasi.
- Jika tidak puas dengan Kinerja Lembaga, lakukan Evaluasi.
- Jika tidak puas dengan Kinerja Figur/Menteri, desak presiden untuk melakukan Reshuffle.
Suara Warga Net: Bagaimana Menurut Anda?
Demokrasi digital memberikan kita hak penuh untuk mengawasi. Apakah keresahan yang terjadi saat ini cukup diselesaikan dengan perbaikan kinerja (evaluasi/reshuffle menteri), atau memang ada hal mendasar dalam arah kepemimpinan nasional yang harus dirombak total?
Tulis pendapat kalian secara sehat dan cerdas di kolom komentar blog ini! 👇
Sumber referensi video: KOMPAS TV - ROSI (Feri Amsari & Fahri Hamzah)
