Di wilayah yang tak memiliki SPBU atau kios resmi Pertamina untuk BBM bersubsidi, kenaikan harga bukan sekadar kabar ekonomi. Ia berubah menjadi beban harian yang paling berat ditanggung petani dan masyarakat desa.
PULAU RIMAU — Di banyak tempat, kenaikan harga BBM non-subsidi dibaca sebagai penyesuaian pasar. Di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, dampaknya jauh lebih keras. Warga di wilayah ini tidak hanya menghadapi harga yang naik, tetapi juga kenyataan bahwa mereka tidak memiliki akses langsung ke SPBU atau kios resmi Pertamina yang menjual BBM bersubsidi.
Artinya sederhana: ketika harga BBM berubah di tingkat nasional, warga Pulau Rimau tidak pernah membeli dengan harga yang sama seperti yang tertera di papan SPBU. Mereka membeli dari jalur eceran, dari pasokan yang dibawa masuk dengan ongkos tambahan, dengan harga yang sejak awal sudah lebih tinggi. Dalam situasi seperti itu, setiap kenaikan harga BBM non-subsidi langsung terasa dua kali lipat lebih berat.
Masalah ini bukan hanya soal Pertamax. Di desa yang hidup dari sawah, kebun, dan angkutan hasil usaha, yang paling terasa justru adalah solar. Bagi petani, solar bukan pelengkap. Ia adalah bahan bakar untuk pompa air, traktor, kendaraan angkut, dan berbagai mesin yang membuat pekerjaan di lahan tetap berjalan. Ketika solar sulit diakses dalam skema subsidi, sementara harga di tingkat eceran terus naik, biaya produksi pertanian ikut terdorong naik tanpa ada jaminan harga hasil panen ikut menyesuaikan.
Harga Naik, Desa Menanggung Lebih Berat
Di kota, warga masih punya pilihan: mencari SPBU lain, memilih jenis BBM tertentu, atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Di Pulau Rimau, pilihan seperti itu nyaris tidak ada. Warga membeli BBM dari pengecer karena memang itulah satu-satunya sumber yang tersedia dalam jarak yang masuk akal. Harga yang dibayar bukan lagi harga resmi, melainkan harga setelah ditambah ongkos distribusi, keterbatasan pasokan, dan margin penjualan.
Karena itu, ketika pemerintah atau badan usaha menyesuaikan harga BBM non-subsidi, dampaknya di desa tidak berhenti pada selisih beberapa ratus atau ribu rupiah per liter. Kenaikan itu menjalar ke seluruh pengeluaran rumah tangga: biaya pergi ke pasar, biaya mengantar hasil kebun, biaya operasional mesin pertanian, hingga harga barang kebutuhan pokok yang masuk ke desa.
Di Pulau Rimau, beban itu terasa lebih jelas karena struktur ekonomi warga bertumpu pada pekerjaan yang sangat bergantung pada bahan bakar. Di satu sisi, petani memerlukan solar untuk menjaga lahan tetap produktif. Di sisi lain, masyarakat umum bergantung pada transportasi desa yang ongkosnya ikut naik ketika BBM mahal. Desa akhirnya membayar lebih mahal, baik untuk bekerja maupun untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Solar Menjadi Titik Paling Menekan bagi Petani
Dalam pembicaraan soal BBM, perhatian publik biasanya tertuju pada bensin non-subsidi seperti Pertamax. Namun di daerah pertanian, persoalan terbesarnya justru ada pada solar. Ini yang menentukan apakah sawah bisa diolah dengan biaya yang masih masuk akal, apakah pompa air bisa terus hidup, dan apakah hasil panen bisa dibawa keluar dari desa tanpa memotong terlalu banyak keuntungan petani.
Begitu harga solar di tingkat eceran naik, seluruh hitungan usaha tani berubah. Biaya olah lahan naik. Biaya pengairan naik. Biaya panen dan angkut ikut naik. Sementara di sisi lain, harga gabah, sawit, atau karet tidak otomatis ikut naik dengan kecepatan yang sama. Petani akhirnya berada pada posisi yang paling rentan: pengeluaran membesar, pendapatan tetap tertahan.
Inilah yang membuat kenaikan harga BBM di wilayah seperti Pulau Rimau tidak bisa dilihat hanya sebagai isu energi. Ini adalah isu produksi pangan, isu daya tahan ekonomi desa, dan isu keberlangsungan usaha rakyat. Ketika bahan bakar makin mahal, petani tidak sedang memikirkan efisiensi dalam istilah abstrak. Mereka sedang menghitung apakah musim tanam berikutnya masih mungkin dijalankan tanpa berutang lebih dalam.
Masyarakat Umum Ikut Menanggung Rantai Kenaikan
Dampak kenaikan BBM tidak berhenti di lahan pertanian. Masyarakat umum merasakannya lewat harga yang merangkak naik di warung, ongkos perjalanan yang bertambah, dan biaya distribusi barang yang makin berat. Di desa yang aksesnya terbatas, setiap barang yang masuk selalu membawa ongkos transportasi. Begitu BBM naik, rantai kenaikan itu ikut bergerak.
Yang paling dirasakan rumah tangga desa adalah menyempitnya daya beli. Pengeluaran untuk transportasi bertambah. Belanja harian ikut naik. Kebutuhan pokok yang sebelumnya masih bisa dijangkau perlahan menjadi lebih berat dibeli. Di keluarga petani, tekanan ini terasa lebih keras karena pendapatan tidak datang dalam pola bulanan yang tetap. Saat hasil belum panen atau harga komoditas sedang turun, kenaikan biaya hidup langsung memukul kemampuan rumah tangga untuk bertahan.
Dalam situasi seperti ini, warga desa tidak sedang memperdebatkan pilihan antara BBM subsidi dan non-subsidi dalam pengertian teknis. Mereka menghadapi persoalan yang jauh lebih dasar: bahan bakar apa pun yang tersedia tetap harus dibeli, karena aktivitas ekonomi tidak bisa berhenti. Sawah tetap harus diolah. Hasil panen tetap harus diangkut. Warga tetap harus bergerak untuk berobat, belanja, dan bekerja.
Harga Resmi dan Harga yang Dibayar Warga
Di atas kertas, BBM memiliki harga acuan resmi. Namun di lapangan, warga Pulau Rimau membayar harga yang berbeda karena keterbatasan akses dan distribusi. Berikut gambaran harga yang bisa digunakan sebagai kerangka informasi dan disesuaikan kembali dengan data lapangan terbaru:
| Jenis BBM | Harga Acuan Resmi | Harga yang Dibayar Warga di Tingkat Eceran | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pertamax Ron92 | Rp 16.250/liter | Rp 20.000 - Rp 22.000/liter | Harga bisa lebih tinggi tergantung pasokan dan jarak. |
| Solar/Biosolar | Rp 6.800/liter | Rp 10.000 - Rp 12.000/liter | Paling berpengaruh bagi petani dan angkutan usaha. |
Updpate harga 10 Juni 2026.
Yang Hilang Bukan Hanya Murah, tetapi Rasa Adil
Di sinilah letak masalah paling mendasar. Subsidi energi secara prinsip ditujukan untuk menolong kelompok yang paling membutuhkan. Namun dalam praktiknya, warga pelosok seperti di Pulau Rimau justru sering berada di luar jangkauan distribusi resmi. Akibatnya, kelompok yang paling bergantung pada bahan bakar murah malah membeli BBM dengan harga lebih tinggi dibanding daerah yang fasilitasnya lengkap.
Petani yang menggerakkan produksi desa, pelaku angkutan usaha yang membawa hasil panen, dan rumah tangga desa yang hidup dengan penghasilan terbatas akhirnya menanggung beban yang tidak proporsional. Mereka bukan hanya korban kenaikan harga. Mereka juga korban dari sistem distribusi yang belum benar-benar merata.
Karena itu, membicarakan BBM di Pulau Rimau tidak cukup dengan melihat angka penyesuaian harga di tingkat pusat. Persoalan sesungguhnya ada pada akses. Selama SPBU atau penyalur resmi BBM bersubsidi belum hadir, selama distribusi solar untuk sektor produktif belum benar-benar menjangkau desa, selama itu pula warga akan terus membeli energi dengan harga yang lebih mahal daripada yang seharusnya.
Selama akses energi masih timpang, setiap kenaikan BBM akan terus terasa paling menyakitkan di tempat-tempat yang paling jauh dari pusat layanan. Dan di Pulau Rimau, kenyataan itu bukan statistik. Ia hadir setiap hari, di sawah, di jalan desa, di perahu, di motor angkut, dan di meja makan keluarga.
